Keuangan

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur pemerolehan, pengelolaan, dan penggunaan dana untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan PkM di UPPS sebagai berikut.

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara (tautankebijakan);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang membahas Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (tautan kebijakan);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Pendidikan Tinggi (tautan  kebijakan);
  4. Perpres Nomor 80 Tahun 2003 mengenai Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (tautan kebijakan);
  5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 yang membahas Sistem Akuntansi Pemerintah (tautan kebijakan);
  6. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 yang membahas Barang Milik Negara (BMN) (tautan kebijakan);
  7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 yang membahas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (tautan kebijakan);
  8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (tautan kebijakan);
  9. Permenkeu Nomor 190/PMK.05/2012 yang membahas Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (tautan kebijakan);
  10. Permenkeu Nomor 50/PMK.06/2014 yang mengatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (tautan kebijakan).
  11. Permenkeu Nomor 181/PMK.06/2016 yang membahas Penatausahaan Barang Milik Negara (tautan kebijakan);
  12. Permenkeu 60/PMK.02/2021 Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (tautan kebijakan);
  13. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2017 yang membahas Tata Naskah Dinas di Lingkungan UNSIL (tautan kebijakan);
  14. Keputusan Rektor Nomor 2542/UN58/OT/2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Universitas Siliwangi Bagian SOP Biro Umum dan Keuangan Sub-Bagian SOP Keuangan Nomor 0009/SOP.BUK/Ver.1/2018 SOP mengenai: Layanan Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Dana APBN untuk Belanja Barang/Modal, Layanan Pembayaran Gaji, Layanan Pembayaran Uang Makan, Layanan Pembayaran Uang Lembur, Pembayaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa, Perencanaan Anggaran DIPA, Pengajuan Anggaran DIPA (PNBP), Pertanggungjawaban dan Verifikasi SPJ Anggaran DIPA (PNBP) (tautan kebijakan)